Polres Tulungagung Berhasil Ungkap 35 Kasus Kejahatan, 38 Tersangka Diamankan

TULUNGAGUNG – Komitmen menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat, Polres Tulungagung Polda Jatim terus berupaya mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.

Selama 12 hari Polres Tulungagung Polda Jatim berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 35 Kasus dengan mengamankan pelaku sebanyak 38 tersangka.

Baca juga: Kunjungi Polres Gumas, Kapolda Kalteng Beri Arahan dan Piagam Ke Tokoh Masyarakat

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Teuku Arsya Khadafi, SH, SIK, M.Si melalui Kasatreskrim, AKP Muchammad Nur di Mapolres Tulungagung, Rabu (10/7). 

“Semua tersangka sudah kami proses dan sebagian tersangka kami titipkan ke Lapas, ”ungkap AKP Muchammad Nur.

Baca juga: Forkopimda Jatim Cek Prokes dan Pengaman di Gereja dan Pos Bundaran Waru

Dari ke 35 kasus yang berhasil diungkap tersebut terdiri dari 21 kasus tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan (Curat) di beberapa tempat kejadian perkara ( TKP ) wilayah Kabupaten Tulungagung.

“Untuk Curat ada 21 kasus, Curanmor 10 kasus dan 4 kasus tindak kejahatan lainnya, ”kata AKP Muchammad Nur.

Baca juga: Kakorlantas, Asops, dan Kadiv Humas Polri Pastikan Penerapan Prokes di Tempat Publik Surabaya Berjalan dengan Baik

Adapun Pasal yang disangkakan tindak Pidana Kasus  Curat dan Curanmor dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara,  

Untuk Tindak Pidana Kasus Curas dikenakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Baca juga: Selundopkan Sabu Ketahanan Polresta Palangka Raya Tiga Orang Diproses Hukum

Sementara itu penyalahgunaan bahan peledak/petasan dikenakan Pasal 1 ayat 1, UU Darurat No. 12 tahun 1951 diancam dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

“Masyarakat agar selalu waspada dan lebih perhatiannya  dengan barang milik pribadinya siang maupun malam, karena kejadian banyak kelalaian pemilik”, tandas AKP Muchammad Nur. (*)

Baca juga: Anggota Komisi III DPR RI Rano Alfath Minta Polri Utamakan Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum